PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

Dasar Hukum

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan PPB UIN SUSKA Riau

Undang Undang (UU)

  1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah (PP)

  1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Presiden (Keppres)

  1. Keppres Nomor 18/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Suska Riau;

Peraturan Menteri Keuangan

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Dicabut dengan : PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02./2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum; Dicabut dengan PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dicabut dengan PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Dicabut dengan PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum dicabut dengan PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum  Dicabut dengan : PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dicabut dengan PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah Dicabut dengan : PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Agama

  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Suska Riau pada Kementerian Pendidikan Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;